Kementerian Energi Temui Izin Janggal

 

KORAN TEMPO, JAKARTA – Untuk menyelesaikan kasus tumpang-tindih izin lahan tambang, termasuk izin PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memeriksa tanggal penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Tujuannya, kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Thamrin Sihite, untuk mengetahui prosedur penerbitan izin. “Karena ada beberapa izin yang mencurigakan, seperti dibuat-buat,” kata Thamrin Sihite kepada Tempo kemarin.

Thamrin memberi contoh ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pada 2007, namun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Kejadian ini menunjukkan bahwa penerbitan izin tidak sesuai dengan prosedur. “Seperti ini kan tidak masuk akal, izin terbit lebih dulu dari peraturan.”

Kasus ini cukup banyak ditemukan saat Kementerian Energi menginventarisasi IUP yang jumlahnya lebih dari 9.000 izin. “Sekitar 5.000 dari 9.000 izin tersebut bermasalah. Sebagian besar izin itu tumpang tindih atau salah prosedur,” ujar Thamrin.

Sebelumnya, manajemen Bukit Asam (Persero) mengungkapkan bahwa banyak lahan tambangnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, diambil alih oleh perusahaan swasta. “Kami tidak diberi tahu prosesnya, tiba-tiba lahan itu sudah digarap swasta,” ujar Direktur Utama Bukit Asam, Milawarma, pekan lalu.

Dia bercerita, kuasa lahan seluas 24.751 hektare yang telah dimiliki Bukit Asam sejak 1990 itu dibagikan kepada 34 perusahaan. Walhasil, setelah dibagi-bagi, lahan yang dikelola Bukit Asam tinggal 9.834 hektare saja.

Potensi kerugian negara akibat pencabutan izin lahan batu bara tersebut ditaksir US$ 2,2 miliar atau sekitar Rp 19,8 triliun. Kerugian itu merupakan nilai dari hilangnya aset perusahaan.

Milawarma juga melansir bahwa pembagian lahan kuasa pertambangan (KP) di Lahat kepada 34 perusahaan tambang dapat menyebabkan pemanfaatan cadangan tertambang tidak optimal. Sebab, dengan adanya pengotakan lahan, secara teknis cadangan tertambang yang dapat diangkut hanya 50 persen.

“Ini tidak efisien,” katanya. Jumlah cadangan tertambang Unit Pengawas Tambang di Lahat adalah sebesar 220 juta ton. Akibat pengotakan lahan, cadangan tertambang yang dapat diambil dari lokasi tersebut hanya setengahnya atau sekitar 110 juta ton.

Dampak lain yang dihasilkan akibat inefisiensi pengelolaan tambang batu bara tersebut adalah rusaknya akses jalan yang menghubungkan Palembang ke Tanjung Enim dan menyebabkan kemacetan.

Bertutur Mila, sebelum truk-truk tambang swasta beroperasi, jarak Palembang-Tanjung Enim dapat ditempuh dalam 2 hingga 3 jam. Namun saat ini waktu tempuhnya bisa mencapai 12 jam.

Hal berbeda terjadi sebelum kuasa pertambangan dibagi-bagi. “Lalu lintas di wilayah tersebut lancar, karena 90 persen aktivitas distribusi batu bara Bukit Asam melalui jalur kereta api,” kata dia.

Begitu pun, Milawarma menegaskan bahwa sengketa lahan KP yang merundung Bukit Asam sejak 2004 tidak akan mempengaruhi kegiatan produksi dan program pengembangan Bukit Asam.

Menurut dia, kinerja Bukit Asam akan tetap baik karena wilayah sengketa hanya sebagian dari total KP yang dimiliki PTBA di Tanjung Enim (Muara Enim dan Lahat).

Total cadangan tertambang Bukit Asam di wilayah Unit Pengawas Tambang di Tanjung Enim adalah sebesar 1,59 miliar ton, dengan total sumber daya 6,36 miliar ton.

Secara keseluruhan, Bukit Asam memiliki total cadangan tertambang sebesar 1,99 miliar ton, dengan total sumber daya 7,29 miliar ton yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan.

ANGGRITA DESYANI | DINA BERINA | EFRI

 


Jalan Panjang Bukit Asam 

Kasus Bukit Asam bermula dari 2004, ketika Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman mencabut kuasa pertambangan Bukit Asam dan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Lahat dan Muara Enim.

Masalah muncul saat Bukit Asam mengajukan izin ulang kuasa pertambangan ke Lahat. Lahan tambang perusahaan milik negara itu mendadak menyusut dari 24.751 hektare menjadi 9.834 hektare.

Selebihnya sudah dibagi-bagi ke 34 perusahaan swasta. Bukit Asam tak tinggal diam, gugatan hukum pun dilayangkan.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

-29 Agustus 2005
Bukit Asam menggugat Bupati Lahat ke PTUN Palembang. Gugatan ini ditolak.

-14 Desember 2005
Bukit Asam mengajukan banding ke PTUN Medan. Kembali ditolak.

-10 Mei 2007
Bukit Asam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi tidak dapat diterima. Bukit Asam diberi peluang mengajukan permohonan baru untuk peningkatan kuasa pertambangan

-23 Juni 2011
Bupati Lahat mengajukan peninjauan kembali.
Pengadilan Negeri (Perdata)

-31 Januari 2008
Bukit Asam mengajukan gugatan perdata terhadap Bupati Lahat melalui Pengadilan Negeri Lahat.

-12 Agustus 2008
Pengadilan Negeri Lahat menyatakan tidak berwenang mengadili.

-21 Agustus 2008
Bukit Asam banding.

-9 Juli 2009
Bupati Lahat mengajukan kasasi.

-28 Januari 2010
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Bupati.

-20 April 2011
Bupati Lahat mengajukan peninjauan kembali.