TEMPO.COJakarta – Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera menyatakan bahwa konversi bahan bakar minyak (BBM) ke gas (BBG) baru bisa efektif setelah lima tahun. Persiapan program konversi ini juga harus matang. “Blue print harus jelas, selaras dengan prinsip kesejahteraan rakyat,” ujar Mardani, Sabtu, 7 Januari 2012.

Sementara itu, Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro memaparkan bahwa konversi ini ke depannya akan menghemat anggaran pemerintah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini belum ada blue print yang jelas dari pemerintah.

Komaidi menganalogikan dengan negara yang telah menerapkan konversi ini sebelumnya. Menurutnya di Pakistan terdapat kebijakan yang diberikan kepada pemilik kendaraan pribadi yang mengkoversi bahan bakarnya.

Pemerintah Pakistan membebaskan pemilik kendaraan tersebut dari pajak kendaraan bermotor selama lima tahun. Akibatnya, sebanyak 500 ribu unit kendaraan beralih ke BBG selama lima tahun.

Hal itu pula yang disampaikan oleh anggota pengurus harian Yayasan Layanan Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Dia menyebutkan bahwa semua kendaraan bermotor roda empat di Guangzhou, Cina, sudah menggunakan gas.

Ironisnya, gas-gas tersebut diimpor dari Indonesia karena harganya murah. “Ini yang harus diubah, gas harus didedikasikan untuk kebutuhan dalam negeri,” ujar Tulus.

Mardani menyebutkan bahwa gas Indonesia masih diekspor ke luar negeri khususnya China, Korea, dan Jepang dengan harga US$ 3,8 per MMBTU. Padahal industri dalam negeri siap membeli dengan harga US$ 7 per MMBTU.

Namun proses pengalihan gas untuk kebutuhan dalam negeri tidak mudah. “Perjanjian ekspor gas itu jangka panjang, jadi tidak bisa instan,” kata Mardani.

Dia juga menjelaskan jika blue print siap dan impor gas dibatasi, gas bisa disalurkan ke industri dalam negeri seperti semen, pupuk, dan industri lainnya.

Mardani menyebutkan bahwa Indonesia memiliki beberapa sumber gas seperti di Pulau Natuna, Kalimantan, dan beberapa lokasi lainnya dengan penggunaan terbanyak di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. “Kalau semua sudah siap, nanti bisa dialirkan ke wilayah tersebut dengan pipanisasi,” katanya.

DINA BERINA