KORAN TEMPO (21/01), TANJUNG ENIM – Potensi kerugian negara akibat pencabutan izin ribuan hektare lahan batu bara PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (PTBA) di Lahat, Sumatera Selatan, ditaksir mencapai US$ 2,2 miliar atau sekitar Rp19,8 triliun.

Direktur Utama Bukit Asam, Milawarma, menjelaskan, kerugian itu nilai dari hilangnya aset perusahaan yang merupakan badan usaha milik negara ke tangan swasta. “Kami tidak diberi tahu prosesnya, tiba-tiba lahan itu sudah digarap swasta,” ujarnya di Muara Enim, Palembang, kemarin.

Kuasa lahan seluas 24.751 hektare yang telah dimiliki PTBA sejak 1990 itu kini dibagikan kepada 34 perusahaan, termasuk Bukit Asam. Setelah pembagian tersebut, hak kelola PTBA tersisa tinggal 9.834 hektare.

Selain kehilangan lahan, Milawarma menambahkan, kerugian lain adalah pihaknya sudah mengeluarkan Rp 206 miliar untuk dana operasional eksplorasi sejak 1990 hingga 2003. “Kami sudah mengikuti prosedur yang diminta, tapi malah diberikan kepada pihak lain,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan kejelasan aliran dana yang diterima pemerintah daerah Lahat sebagai hasil pemberian izin kuasa pertambangan. Menurut dia, harus ada transparansi kepada publik. “Kalau kami jelas, BUMN setoran ya ke negara.”

Milawarma menegaskan, pihaknya merupakan pemilik kuasa pertambangan batu bara yang sah di wilayah Muara Enim dan Lahat, Sumatera Selatan. Hak kuasa ini dibuktikan dengan terbitnya izin penyelidikan umum pada 1990 oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang kemudian meningkat menjadi kuasa pertambangan eksplorasi.

PTBA juga mengantongi Surat Keputusan Gubernur No. 461/KPTS/PERTAMBEN/2003 yang dirilis oleh Gubernur Sumatera Selatan Rosihan Arsyad, yang memberikan izin kuasa pertambangan eksploitasi lahan seluas 24.751 hektare itu.

Namun, Milawarma menjelaskan, Bupati Lahat dan Muara Enim pada November 2003 mengajukan keberatan kepada gubernur pengganti, Syahrial Oesman. Protes ini dengan alasan peraturan itu dibuat tanpa meminta pertimbangan bupati daerah tersebut. Gubernur Sumatera Selatan pun meninjau kembali SK tersebut.

Awal 2004, Gubernur mengirimkan surat kepada PTBA bernomor 540/0040/PERTAMBEN/2004 tentang peninjauan kembali kuasa pertambangan eksploitasi. PTBA juga diminta mengajukan ulang permohonan kuasa pertambangan eksploitasi ke otoritas dua daerah tersebut.

Menurut Milawarma, proses pengajuan kepada pemerintah daerah Muara Enim berjalan dengan baik. Namun, dari otoritas pemerintah daerah Lahat hanya berbalas dengan pemberian kuasa pertambangan seluas 9.834 hektare dengan status izin penyelidikan umum. “Sebenarnya kami sudah menawarkanwin-win solution kepada pihak pemerintah daerah Lahat,” katanya.

PTBA menawarkan kuasa lahan 51 persen untuk PTBA dan 49 persen untuk perusahaan daerah baik provinsi maupun kabupaten, tapi usulan ini juga belum ditanggapi. Masalah kian rumit ketika pemerintah Lahat memberikan izin eksplorasi kepada PT Mustika Indah Permai di lahan yang sama. Belakangan, PT Mustika diakuisisi oleh PT Adaro Energy.

Menurut pengamat pasar saham Reza Priyambodo, sengketa izin pertambangan itu akan membuat investor meninjau ulang kinerja PTBA. “Secara tidak langsung nantinya produksi pertambangan PTBA akan mengalami pengurangan,” dia menjelaskan.

Jika kinerja melemah, investor akan melepas saham yang turut melemah. Calon investor pun wait and see melihat perkembangan terlebih dulu. “PTBA harus mengeksplorasi lahan di tempat lain agar tidak kehilangan investor.”

 DINA BERINA (Tanjung Enim) | AYU PRIMA SANDI